Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, telah meminta Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali rencana biaya ongkos haji 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp 65.372.779,49 per jemaah.
Menurut Cucun, kenaikan biaya haji ini disebabkan oleh penurunan nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah, dari sebelumnya 40 persen menjadi 30 persen. Hal ini berpotensi mengejutkan para calon jemaah haji.
“Jika (nilai manfaat) berubah langsung menjadi 70-30 (persen), masyarakat tentu akan terkejut. Namun, penting untuk melakukan sosialisasi kepada publik agar mereka memahami bahwa ini masih dalam proses pendalaman,” ungkapnya saat dihubungi pada Senin, (30/12).
Cucun juga mendorong pemerintah untuk membuat peta yang jelas dalam menyusun nilai manfaat yang akan diberikan kepada jemaah haji. Dia berharap peta tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci.
“Tahun lalu, pembagian nilai manfaat adalah 60-40, tetapi kini usulan berubah menjadi 70-30. Ini seharusnya menjadi fokus kami di DPR untuk memiliki roadmap yang jelas,” ujarnya.
“Roadmap yang baik seharusnya tidak membebani, terutama karena kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya pulih,” tambahnya. Ia berharap Kemenag dapat mendengarkan masukan dari DPR agar usulan biaya haji untuk calon jemaah dapat dikurangi.
“Agar selisihnya tidak terlalu jauh dari biaya tahun 2024, termasuk akumulasi total pembiayaan yang menurun,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684,99. Dari total BPIH tersebut, anggaran yang dibebankan kepada jemaah haji adalah Rp 65.372.779,49, yang berarti 70 persen dari keseluruhan BPIH, sementara nilai manfaatnya sebesar Rp 28.016.905,5 atau setara 30 persen.
Dengan demikian, biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah mengalami kenaikan sekitar Rp 9 juta dibandingkan dengan tahun 2024 yang rata-ratanya sebesar Rp 56 juta.
Opsi Menurunkan Keuntungan Avtur
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menjelaskan bahwa usulan BPIH untuk Haji 2025 masih bisa diturunkan dari angka Rp 93 juta menjadi Rp 85 juta. Syafi’i menambahkan bahwa pihak Kemenag sedang melakukan kajian untuk menurunkan ongkos haji 2025.
“Ini akan menjadi panduan kami dalam membahas penurunan ongkos haji tahun 2025. Masih banyak faktor yang bisa kami pelajari lebih lanjut,” ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).
“Jika kita sudah memberikan penawaran untuk menurunkan biaya, DPR tinggal menyetujuinya. Kami juga tidak ingin terlihat tidak enak,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa biaya operasional terkait penyelenggaraan haji yang masih bisa ditekan untuk menurunkan ongkos haji 2025. Salah satu langkah yang diambil adalah efisiensi biaya operasional, terutama dalam sektor transportasi untuk perjalanan jemaah dan petugas haji di tahun mendatang.
Lebih lanjut, Syafi’i menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar langkah tersebut diambil. “Presiden kita meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk penerbangan haji, yang diharapkan juga dapat mengurangi ongkos haji,” jelasnya.
(mba/gil)
[Gambas:Video CNN]