JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan anggota PDI-P, Maruarar Sirait, menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum sehubungan dengan penetapan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Pernyataan ini disampaikan Ara ketika diminta pendapat mengenai klaim dari pihak PDI-P yang menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki unsur politik.
“Kita harus menghormati hukum,” kata Ara saat dijumpai dalam acara open house di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/12/2024).
Dia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kasus korupsi yang melibatkan Hasto harus dihargai sebagai bagian dari proses hukum yang ada.
Baca juga: Jokowi: Hormati Proses Hukum Terkait Penetapan Hasto sebagai Tersangka di KPK
“Karena ini adalah negara hukum, kita harus menghormati semua prosesnya,” lanjut politikus dari Partai Gerindra tersebut.
Di sisi lain, Ara mengonfirmasi bahwa sayembara berhadiah Rp 8 miliar untuk siapa yang bisa menangkap mantan caleg PDI-P, Harun Masiku, tetap berlaku meskipun Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Sayembara itu tetap berjalan. Siapa pun yang bisa menangkap, akan mendapatkan hadiahnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang berkaitan dengan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa KPK memiliki bukti keterlibatan Hasto bersama orang-orang terdekatnya dalam praktik suap yang melibatkan Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Baca juga: Maruarar Sirait: Sayembara Tangkap Harun Masiku Masih Berlaku meski Hasto Tersangka
Diduga sebagian dari suap yang diberikan oleh Harun Masiku berasal dari Hasto, dan dia juga dituduh terlibat dalam upaya menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang bertujuan untuk menangkap Harun.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI-P yang membidangi Reformasi Sistem Hukum Nasional, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa partai mereka tengah menjadi target. Ini juga menggarisbawahi pernyataan Megawati yang menyebutkan bahwa PDI-P akan menghadapi tantangan menjelang kongres tahun depan.
“Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa partai kami akan diacak-acak menjelang Kongres VI PDI Perjuangan,” tegasnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).
Ikuti breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Bergabunglah dengan saluran WhatsApp Kompas.com untuk mendapatkan berita terupdate: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp!
Referensi: anomsuryaputra.id