Jakarta –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kritis terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penghalangan terkait Harun Masiku. Hasto sebelumnya mengklaim memiliki video yang menunjukkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. MAKI mendesak Hasto untuk menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika video itu berhubungan dengan dugaan korupsi.
“Saya percaya video-video tersebut memiliki relevansi dengan banyak isu kekuasaan, sehingga sangat penting bagi KPK untuk mengetahuinya. Ini adalah langkah minimum, dan secara maksimal, video tersebut bisa menjadi alat bukti dalam penanganan kasus korupsi yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).
“Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hasto dan PDIP, termasuk Ibu Conie, untuk menyerahkan video serta dokumen terkait lainnya kepada KPK,” tambahnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Boyamin menegaskan bahwa jika video yang dianggap ‘borok’ oleh pejabat tersebut diserahkan, itu akan menunjukkan keseriusan Hasto dan bukan sekadar gertakan. Selain KPK, Boyamin juga menyarankan agar video tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
“Ini adalah hal yang serius, bukan sekadar gertakan. Saya tidak ingin pernyataan ini hanya menjadi omong kosong yang tidak ditindaklanjuti. Saya mendesak agar semua dokumen dan video diserahkan kepada KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menunjukkan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kepolisian juga memiliki peran yang penting,” ujarnya.
“Jangan melihat situasi saat ini seolah-olah kekuasaan telah berpihak pada satu pihak. Suatu saat, PDIP bisa kembali berkuasa, sehingga penting untuk menyerahkan data kepada penegak hukum yang dapat digunakan jika diperlukan. Jika ini benar-benar merupakan bukti terkait korupsi, penilaian saya saat ini masih belum ada, karena baru sebatas gertakan dan belum ada informasi lebih lanjut,” imbuhnya.
Hasto Siap Ungkap Video ‘Borok’ Pejabat Negara
Di sisi lain, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, membela Hasto Kristiyanto yang dianggap panik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Guntur berargumen bahwa KPK saat ini diisi oleh individu-individu yang dipilih oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam istilah Jawa, ini seperti ‘nabok nyilih tangan’, yang artinya menampar menggunakan tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini terpilih di era siapa? Mereka adalah petinggi negara, khususnya penegak hukum, yang diangkat oleh Jokowi,” jelas Guntur pada Jumat (27/12).
“Lebih lanjut, jika kita lihat opini publik dan media sosial, terlihat bagaimana Pak Prabowo masih sangat bergantung pada Jokowi,” katanya.
Guntur juga menyebut bahwa Hasto memiliki beberapa video terkait isu perpanjangan masa jabatan yang akan dirilisnya.
“Jadi, Jokowi memang menginginkan perpanjangan masa jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dekatnya, dan video yang akan dirilis oleh Sekjen menjadi buktinya,” tambah Guntur.
Ia menambahkan bahwa Hasto juga memiliki video lain yang berpotensi besar, salah satunya yang berkaitan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Ada video khusus yang mengungkap kriminalisasi terhadap Anies Baswedan beserta buktinya. Ini bisa menjadi skandal besar yang lebih hebat dari kasus Watergate di Amerika. Bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membungkam lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ungkapnya.
“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Sekjen selalu mendampingi dan membela dia serta keluarganya selama 23 tahun. Setiap rahasia kecil dan buktinya ada di tangan Sekjen,” tutupnya.
(dek/idn)