Suara.com –
Ketegangan yang terjadi antara pemerintah junta Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan semakin memperburuk kondisi yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Dalam dua bulan terakhir, sekitar 60.000 orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat meningkatnya konflik yang terjadi.
Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain, menegaskan bahwa negara mereka saat ini berpegang pada prinsip untuk tidak menerima tambahan pengungsi Rohingya. “Namun, seringkali situasi menjadi sangat mendesak sehingga kami tidak memiliki pilihan lain,” ujarnya pada Minggu (22/12/2024).
Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah
Hossain menambahkan, “Dalam kondisi seperti ini, kami terpaksa membiarkan 60.000 warga Rohingya masuk ke wilayah kami. Ini bukan izin resmi; mereka masuk melalui jalur yang tidak biasa.” Ia juga menjelaskan bahwa ia telah terlibat dalam pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari beberapa negara tetangga, seperti Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar, untuk mendiskusikan isu ini.
Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, di Bangkok pekan lalu, Hossain menekankan bahwa Bangladesh tidak akan menerima gelombang pengungsi Rohingya baru. “Namun, kami perlu menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi, dengan dukungan dari komunitas internasional,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak optimis bahwa Myanmar akan kembali ke kondisi sebelumnya.
Baca Juga: Deretan Pelanggaran Israel di Lebanon Saat Gencatan Senjata, Rusak Kebun Lemon-Hancurkan Bangunan
Oleh karena itu, mereka mendesak Myanmar, yang diwakili oleh penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah internal melalui dialog dengan semua pihak yang terlibat. Tentara Arakan kini telah menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.
Namun, Hossain mengungkapkan bahwa pembicaraan formal dengan pihak-pihak yang saat ini menguasai wilayah tersebut di Myanmar adalah hal yang sulit dilakukan. “Saya sampaikan kepada Than Swe bahwa perbatasan Myanmar saat ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Perbatasan tersebut telah dikuasai oleh aktor non-negara. Sebagai negara, kita tidak dapat berurusan dengan aktor non-negara. Jadi, pemerintah Myanmar harus mencari solusi untuk masalah perbatasan dan Rohingya,” tegasnya.
Saat ini, Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox’s Bazar, yang terletak di tenggara negara tersebut. Sebagian besar pengungsi ini melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer yang brutal. Selain itu, masuknya warga Rohingya juga dipengaruhi oleh praktik korupsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar, di mana beberapa individu membantu mereka menyeberang dengan imbalan uang. (Sumber: anomsuryaputra.id)